AD/ART

Organisasi ini bernama Indonesian Intellectual Society, yang dalam bahasa Indonesia disebut Masyarakat Intelektual Indonesia, dan disingkat INTIS.

INTIS didirikan pada tanggal 9 September 2026 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INTIS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

INTIS berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

INTIS adalah organisasi intelektual, akademis, dan independen yang bersifat interdisipliner, saintifik, inklusif, non-partisan, serta berorientasi pada pengawasan dan penyempurnaan kebijakan publik.

Tujuan didirikannya INTIS adalah:

• Konsolidasi Kapasitas Intelektual: Mengintegrasikan potensi akademisi, peneliti, pakar, profesional, dan praktisi lintas disiplin dalam wadah sintesis pemikiran strategis bangsa.
• Pengembangan Riset dan Transformasi Keilmuan: Mendorong pembaharuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi terapan guna menjawab tantangan dinamika nasional dan global.
• Mengawal Program Strategis Pemerintah: Memberikan analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy advisory), pengawalan akademis, serta pendampingan inovatif terhadap implementasi program-program strategis nasional guna memuluskan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 dan Negara Maju.
• Pemberdayaan Masyarakat dan Literasi Kebijakan: Meningkatkan daya kritis, kepemimpinan intelektual, serta literasi sains dan teknologi di seluruh lapisan masyarakat.

"Menjadi episentrum pemikiran strategis dan inovasi keilmuan bereputasi nasional-global yang secara aktif mengawal, mengakselerasi, serta mentransformasi kebijakan publik menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045."

Misi INTIS adalah:

• Akselerasi & Pengawalan Kebijakan: Mengawal kebijakan publik dan agenda strategis nasional melalui riset mendalam, formulasi rekomendasi presisi, dan pendampingan teknis kebijakan.
• Inovasi AI & Digitalisasi: Mendorong integrasi Artificial Intelligence (AI), sistem digital, dan tata kelola berbasis data di seluruh sektor pembangunan bangsa.
• Penyelarasan Pembangunan Wilayah: Menghubungkan kepakaran nasional dengan kebutuhan spesifik daerah melalui struktur berjenjang yang adaptif terhadap karakteristik tata pemerintahan daerah.
• Penguatan Jejaring & Kepemimpinan Intelektual: Membangun kemitraan strategis dengan institusi akademis, pemerintah, industri, dan lembaga internasional.

Keanggotaan INTIS terdiri dari:

• Anggota Biasa
• Anggota Luar Biasa
• Anggota Kehormatan

INTIS memiliki kelengkapan struktur organisasi secara berjenjang:

Jenis permusyawaratan dalam INTIS adalah:

• Permusyawaratan dan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta yang berhak hadir (kuorum).
• Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Keuangan INTIS diperoleh dari:

• Uang pangkal dan iuran wajib anggota.
• Hibah, sumbangan, atau bantuan yang tidak mengikat dan sah secara hukum.
• Hasil kerja sama riset, publikasi, konsultansi kebijakan, dan aktivitas usaha organisasi yang sah.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atau MUNASLUB yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Utusan DPW/DPD dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

Pembubaran INTIS hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Khusus yang diagendakan untuk itu.

Apabila organisasi dibubarkan, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga sosial atau badan amal yang ditetapkan oleh MUNAS.

• Warga Negara Indonesia yang setuju dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi INTIS.
• Memiliki kualifikasi akademis, latar belakang keahlian, atau kepakaran profesional yang dibuktikan dengan rekam jejak riset, karya ilmiah, atau portofolio kerja.
• Mengajukan permohonan tertulis dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Penetapan Anggota oleh DPP INTIS.

Untuk menjaga kesatuan komando, legalitas tata kelola, dan standarisasi organisasi di seluruh Indonesia, Surat Keputusan (SK) Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diterbitkan dan ditandatangani secara tunggal oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INTIS.

Masa bakti kepengurusan DPP adalah 5 (lima) tahun. Struktur DPP mengadopsi portofolio kementerian untuk menyelaraskan pengawalan program strategis nasional.

Masa bakti kepengurusan DPW adalah 5 (lima) tahun. Nomenklatur di tingkat Provinsi diselaraskan dengan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Dinas Teknis Pemerintah Provinsi.

Masa bakti kepengurusan DPD adalah 5 (lima) tahun. Nomenklatur di tingkat Kabupaten/Kota diselaraskan dengan fokus pelayanan publik dan fungsi Dinas/Badan Pemerintah Kabupaten (Bupati) atau Kota (Walikota).

Setiap anggota atau pengurus yang terbukti melanggar AD/ART, etika akademis, atau mencemarkan nama baik INTIS dapat dikenakan sanksi berupa:

Tata cara pembelaan diri dan penyelesaian sengketa internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO).

• Peringatan lisan;
• Surat Peringatan (SP) I, II, dan III;
• Pemberhentian sementara (skorsing);
• Pemberhentian tetap dari keanggotaan/kepengurusan.

• Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar INTIS.
• Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan melalui Peraturan Organisasi (PO) yang dirumuskan oleh DPP INTIS dan disahkan dalam Rapat Pleno DPP.